Disadari atau tidak Publik di tanah air belakangan ini diributkan oleh gerakan masif kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Gerakan ini bahkan menciptakan phobia dan kekhawatiran berbagai elemen atas nasib generasi di masa depan. Berbagai kalangan bahkan telah mendeteksi skenario kaum LGBT untuk memusnahkan ummat di dunia termasuk di Indonesia.
Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra yang juga merupakan seorang ilmuwan dan penulis mengungkapkan, kampanye berlebihan untuk mendukung gerakan LGBT adalah salah satu program depopulasi dunia yang sudah dicanangkan sejak lama di Amerika Serikat.
“Inti LGBT adalah depopulasi penduduk dunia yang dilakukan kelompok dan badan berskala dunia secara sistematis. Jika LGBT cuma persoalan homo/lesbi Si A & Si B, tentu saya tidak kurang kerjaan untuk ngurusinya,” cuit Yusron melalui akun twitter peibadinya @YusronIhza_Mhd, Rabu (17/2).
Program depopulasi yang ditulis pada prasasti Georgia ini digagas pada tahun 1920 dengan nama programnya Eugenics. Sponsor utamanya adalah Rockefeller.
Program depopulasi Eugenics didanai Rockefeller sejak tahun 1920an. Rockefeller, sebagaimana diketahui, adalah salah satu pimpinan the “Global Elites”, para pengusaha terkaya dunia yang memiliki ideologi “globalist” yang bercita-cita membentuk “New World Order”.
Penduduk dunia yang saat ini mencapai 7 miliar orang, menurut Global Elites sudah sangat kebanyakan. Apalagi sebagian besar penduduk dunia adalah orang miskin. Mereka tak ingin penduduk dunia banyak dan miskin. Mereka maunya penduduk yang sedikit, produktif dan bisa menghasilkan uang buat mereka. Idealnya penduduk dunia cuma 500 juta orang saja.
“Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 dunia, RI tentu jadi target utama. Sekali lagi Mohon waspada! LGBT bukan canda!” imbuh Yusron.
Selain dengan program LGBT, untuk mengurangi jumlah penduduk dunia cara lain yang dilakukannya adalah menciptakan perang dan pembunuhan massal seperti pembunuhan etnis tertentu (genocide), pembunuhan bayi (infanticide), vaksin pemandulan (sterilisasi) massal di Afrika dan menyebarkan virus penyakit termasuk AIDS.
“Saya mengajak bangsa Indonesia tuk cerdas & wapada agar selamat dari kepunahan dan pemunahan,” imbuh Yusron.
Sebelumnya, salah satu badan PBB, United Development Programme (UNDP) siap menggelontorkan dana delapan juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendukung komunitas LGBT. Salah satu sasaran dari program itu adalah Indonesia, selain negara-negara lain seperti Cina, Filipina, dan Thailand.
”Jika dana Rp 108 miliar di atas masuk via LSM & pemerintah tidak tahun, ini namanya kebobolan. Jika dana ini dipakai untuk propaganda memasyarakatkan homo/lesbi di RI, toh juga tidak ada yang kontrol,” tulis Yusron dalam akun twitter resmi miliknya, Ahad (14/2).
Menurut Yusron, perilaku homo atau lesbiaan sebenarnya menular. Perilaku mereka memang tidak menular melalui pertemuan, melainkan melalui gerakan atau propaganda dukungan seperti itu.
”Melalui pembiasan orientasi seksual, terutama remaja. Nah, siapa otak di balik gerakan ini? Ini tugas kita untuk mencari tahu,” terangnya.
Yusron mengingatkan, target dari gerakan kampanye mendukung LGBT itu adalah genosida varian II. ”Yaitu pemusnahan ras dengan cara hambat perkembang-biakan. Siapa otaknya? Mari cari dan analisa bersama, sebagai hipotesa. Tidak ada salahnya kita buat hipotesa bahwa otak gerakan ini adalah kelompok/ras yang mau bentuk “Pemerintahan Dunia”,” tandas Yusron.
UNDP harus Hentikan Pendanaan LGBT di Indonesia
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pendaan untuk mendukung LGBT yang bersumber dari United Nations Development Programme (UNDP) senilai dana US$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) harus segera dihentikan. “Kita belum tau di Indonesia, tetapi UNDP di Thailand sudah mendanai mereka. Kita minta UNDP jangan melanjutkan di Indonesia,” tegas Jusuf Kalla, Senin (15/2).
JK menuturkan sudah ada pertemuan antara UNDP Indonesia dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BAPPENAS meminta UNDP menghentikan program pendanaan untuk menyokong organisasi LGBT di Indonesia.
JK juga mengatakan dari organisasi formal dunia, tidak ada pendanaan untuk LGBT yang masuk ke Indonesia. “Secara formal tidak. Mungkin lewat NGO,” ujarnya.
